Jawaban Atas Kenaikan Harga BBM

Dari berbagai kenyataan dan analisa yang telah dikupas terkait kenaikan harga BBM, pemerintah sesunguhnya bisa menempuh beberapa langkah yang tidak perlu dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah sendiri bahkan sudah tahu kebijakan menaikkan harga BBM juga merugikan negara apalagi rakyat Indonesia. Akan tetapi, karena kadar komprador yang tinggi rejim SBY-Kalla sebagai antek imperialis disertai tingkat kereaksioneran yang luar biasa terhadap rakyat, rejim tak tahu malu ini lebih memilih setia kepada imperialisme dan musuh-musuh rakyat dalam negeri yaitu para borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat.

Jawaban yang paling tegas dan lugas adalah tidak menaikkan harga BBM karena akan memberikan dampak yang lebih luas bagi penderitaan rakyat Indonesia. Langkah itu kemudian segera diikuti dengan segera menata ulang pengelolaan dan pemanfaatan energi dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan menghentikan ketergantungan dari impor BBM dari kaum imperialis atau sekurang-kurangnya membatasi pasokan BBM impor dengan cara meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dengan memprioritaskan pemenuhan pasokan energi dalam negeri yang bisa diperoleh dengan memperkuat peran Pertamina sebagai pemegang hak utama pengelola energi dan membatasi peran perusahaan-perusahaan migas asing baik dalam produksi ataupun distribusi perdagangan.
Upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan peninjauan ulang kontrak karya bagi hasil dan kebijakan ekspor minyak dengan memprioritaskan pemberian pajak progresif kepada perusahaan-perusahaan migas asing dana borjuasi besar komprador di dalam negeri. Juga bisa menerapkan peningkatan pajak penambahan barang mewah. Dengan demikian bisa mengurangi beban defisit dalam kas negara dan harga minyak dalam negeri masih tetap terjangkau serta pemerintah masih tetap mendapatkan pendapatan dari penjualan yang ada.
Terkait dengan politik anggaran yang dituding selalu memberatkan pemerintah, pemerintah seharusnya mengurangi pengeluaran untuk sektor-sektor dan pos-pos yang tidak terlalu berguna bagi rakyat atau untuk kepentingan kaum imperialis dan kompradornya. Dana-dana tersebut bisa digunakan untuk tetap mempertahankan subsidi dan di sisi lain bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri, bahkan bisa saja untuk pembukaan kilang-kilang minyak baru.
Karena kebijakan kenaikan harga BBM ini juga berdampak pada kenaikan harga-harga, terutama kebutuhan bahan pangan, maka pemerintah seharusnya melakukan penghentian kembali alih fungsi lahan untuk pengembangan biofuel dengan penyediaan lahan bagi pangan rakyat dan pembangunan infrastruktur lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Dan itu bisa dijalankan dengan melaksanakan program reforma agraria sejati atau sekurang-kurangnya menjalankan apa yang telah tertuan dalam UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan penataan perdagangan komoditas pangan dengan menghentikan atau sekurang-kurangnya pasokan pangan impor, yang diikuti dengan pengelolaan pemenuhan kebutuhan pangan untuk kepentingan dalam negeri, termasuk kebijakan ekspor beras yang hanya menguntungkan pedagang-pedagang besar komprador di dalam negeri. Hal ini setidaknya bisa menjaga harga kebutuhan pangan dalam negeri tidak terlalu melonjak tinggi.
Sisi lain yang tak kalah penting, pemerintah seharusnya menaikkan upah buruh dan pegawai tingkat rendah agar mereka mampu menjangkau kebutuhan harga-harga yang cukup tinggi saat ini, daripada digunakan untuk program kompensasi seperti BLT dan sejenisnya yang justru tidak efektif dan disisi lain akan berpengaruh pada penurunan peningkatan produktivitas ekonomi di dalam negeri.
Sesungguhnya, ada jawaban yang lebih radikal lagi dari itu semua dengan melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset migas asing milik imperialis dan borjuasi besar komprador, sehingga lebih memaksimalkan kebutuhan pasokan minyak dan pasar minyak di dalam negeri. Akan tetapi, soal ini bukan perkara mudah karena memiliki resiko politik yang tinggi. Hal ini tentu akan mendapatkan tentangan luar biasa dari kaum imperialis dan pemerintah SBY-Kalla sendiri sebagai bonekanya imperialisme. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan jalan perjuangan rakyat yang sengit dan hebat serta baru akan bisa terwujud di bawah kekuasaan Pemerintahan Demokrasi Rakyat yang anti imperialisme dan anti feodalisme. Syarat-syarat inilah yang belum tersedia dan memang harus mulai ada pemecahan-pemecahan secara serius.
Beberapa jawaban ini setidaknya membongkar kepalsuan propaganda pemerintah di balik kenaikan harga BBM yang sesungguhnya sangat merepresentasikan kepentingan kaum imperialis dan antek-anteknya di dalam negeri. Sekali lagi, tidak ada kata lain bagi rakyat selain saat ini mendesak kenaikan harga BBM segera dibatalkan.

Mereka Yang Diuntungkan Dari Kenaikan Harga BBM

Dalam situasi ini ada juga klas-klas yang tidak berpengaruh pada kenaikan harga BBM bahkan diuntungkan oleh kenaikkan harga BBM. Mereka memanfaakan situasi ini untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, di setiap kekacauan ekonomi sebuah negara. Borjuasi Besar Komprador Imperialisme, merupakan klas yang paling diuntungkan di dalam negeri atas krisis energi yang terus berlangsung hingga saat ini. Secara khusus mereka terdiri dari:
1. Klas Kapitalis Birokrat. Ini terutama Presiden dan Anggota Kabinetnya, DPR, BI, dan Pejabat negara lainnya yang membuat kebijakan pencabutan subsidi harga BBM yang menguntungkan bagi investor minyak dan gas asing; dan memberikan perlindungan keamanan, membebaskan mereka dari pajak dan bea-masuk terhadap ekspor kapital imperialis memanfaatkan isu BBM; Mempertahankan dan membela kontrak karya perusahaan eksplorasi minyak MNC-TNC milik imperialisme yang sangat menindas dan menghisap rakyat dan bangsa Indonesia; Mempertahankan politik import BBM; Di tengah krisis masih bisa tanpa malu menuntut kenaikan gaji; mengambil keuntungan dari jabatan politiknya.
2. Pedagang besar komprador. Mereka adalah eksportir maupun importir besar, yang mengeruk keuntungan dari perdagangan yang ditopang pihak bank, memanfaatkan isu kenaikkan isu bbm untuk memanipulasi harga setinggi-tingginya di dalam negeri, juga para pengusaha POM bensin yang mengeruk keuntungan dari kenaikan harga BBM;
3. Industriawan besar Komprador. Mereka adalah para pengusaha yang memiliki perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan asing dan membela mati-matian partner imperialismenya, terutama mereka yang bekerja sama dengan perusahaan minyak dan gas imperialis. Mereka menggunakan isu BBM untuk tidak menaikkan upah buruh dan mem-PHK kaum buruh; Tuan tanah besar-komprador yang menyediakan tanah-tanah perkebunan dan hutan hanya berbekal konsesi/lisensi dan menyewakan haknya kepada perusahaan asing dengan harga tinggi;
4. Otoritas bursa efek dan spekulan saham dilantai bursa yang menjual saham perusahaan-perusahaan nasional dan BUMN dengan harga murah memanfaatkan isu bbm kepada para imperialis; Para pedagang valas besar yang mengeruk keuntungan besar dari penjualan mata uang memanfaatkan isu bbm;
5. Pengamat-pengamat ekonomi yang mendukung liberalisme pasar dan mendukung secara militan pencabutan subsidi BBM dan hambatan perdagangan bebas lainnya. Mereka mendapat banyak dana untuk melakukan riset, menjalankan seminar dan menerbitkan buku untuk mendukung kebijakan imperialisme.
Mereka adalah penikmat paling besar dan tidak menderita kerugian apa-apa di tengah-tengah rakyat yang menderita karena kenaikkan harga BBM sekarang ini. Bahkan mereka pada saat ini justru banyak menikmati proyek besar dengan alasan krisis energi dengan menjual dan memberikan konsesi kepada perusahaan asing dengan bagi hasil yang merugikan negara dan rakyat.
Ini dapat dipahami, karena sebagian besar dari pemerintah saat ini selain menjadi pejabat negara, mereka adalah pengusaha besar komprador (industri maupun sebagai pedagang), tuan-tuan tanah besar dan juga banyak dari mereka yang menjadi spekulan mata uang. Menko-Ekuin Abu Rizal Bakri adalah pemilik sejumlah perusahaan perkebunan, konstruksi, pertambangan dan juga ekplorasi minyak besar. Demikian juga dengan Jusuf Kalla yang menguasai perusahaan pelayaran, pabrik semen, elektronika, konstruksi, dan tuan tanah besar yang menguasai konsesi sejumlah tanah untuk perkebunan dan HPH.
Sementara para menteri yang lain memperoleh pendapatan tidak sah dari kebocoran-kebocoran proyek bantuan asing dan proyek-proyek yang mengada-ada, yang tidak diperlukan rakyat. Sri Mulyani, Kepala Bappenas adalah bekas Direktur Eksekutif IMF Asia Pasifik, yang sangat pro pada kebijakan-kebijakan IMF dan Bank Dunia. Mereka adalah orang-orang yang menguasai kebijakan perekonomian Indonesia saat ini, bekerja sama dengan kompatriotnya di DPR, yang senantiasa menyetujui kebijakannya.

Situasi yang Baik untuk Semakin Memperluas Propaganda Politik dan Perjuangan Massa Melawan Rejim Anti Rakyat SBY-Kalla

Dalam perkembangan situasi politik mengenai kenaikan harga BBM, rejim SBY-Kalla telah jauh-jauh hari melakukan konsolidasi dengan klik-klik reaksioner anti rakyat mulai dari jajaran klik pengusahan komprador yang tergabung Apindo dan KADIN, mengkonsolidasikan pers-pers nasional di Istana Negara belum lama ini, hingga kaum kapitalis birokrat para kepala daerah se Indonesia dalam pertemuan yang dilangsungkan di Wisma Bidakara, Jakarta 7 Mei 2008. Semua upaya konsolidasi yang dibangun SBY-Kalla tersebut, agar mendorong mereka sepakat dengan kebijakannya menaikkan harga BBM dan juga soal krisis pangan di dalam negeri.
Di sisi lain, kaum politisi yang berhimpun dalam parlemen anti rakyat di Senayan juga tidak bisa berbuat banyak. Ketua DPR RI Agung Laksono, dengan lagak sok kritisnya tetap saja mengamini naiknya harga BBM. Kekuatan politik utama duo maut SBY-Kalla di Parlemen yaitu Fraksi Demokrat dan Golkar terang-terangan menyatakan dukungan politiknya terhadap kenaikan harga BBM. Sementara fraksi seperti PDI-P belum mampu berbuat banyak. Bahkan mantan aktivis yang katanya progresif seperti Budiman Sudjatmiko yang kini berhimpun dalam organisasi di bawah payung PDI-P, lebih mentereng berbicara soal Megawati yang justru ketika berkuasa sangat “tegawati” menaikkan juga harga BBM, dibandingkan menyuarakan aspirasi rakyat soal kenaikan harga BBM ini. Sedangkan PKS terkesan ingin mengambil untung dari situasi yang meresahkan rakyat ini. Dalam Milad ke X PKS di Senayan belum lama ini yang dihadiri SBY, Presiden PKS Taufiqur Sembiring, menyindir SBY janganlah menaikkan harga BBM, karena akan menambah keresahan masyarakat. Kira-kira demikian inti dari ungkapan dari partai yang mengklaim dirinya “suci” tersebut.
Sementara itu, para ekonom dan jajaran intelektual pro imperialis dan rejim kekuasaan terus menghembuskan propaganda busuk kepada lapisan massa rakyat luas bahwa “tidak ada pilihan bagi pemerintah selain menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN’. Di motori oleh mantan ekonom UI, Chatib Bisri yang sekarang menjadi staf Menteri Keuangan, LPEM UI atau pakar energi sekelas Prof. DR. Khurtubi semuanya berbicara lantang melanggengkan propaganda busuk pemerintah tersebut.
Dalam situasi ini, kelompok-kelompok yang dimotori oleh kalangan borjuasi kecil liberal juga mulai unjuk gigi terutama yang dimotori oleh Tim Indonesia Bangkit Rizal Ramli Cs. Bukan saja soal harga BBM, tetapi juga mengenai momentum penting di bulan Mei 2008 yaitu “100 Tahun Kebangkitan Nasional” dan “10 Tahun Reformasi”. Kelompok-kelompok seperti ini tentu akan meningkatkan gebrakannya dalam waktu-waktu ke depan. Di sisi lain, letupan-letupan kecil aksi massa perlahan-lahan mulai muncul dari gerakan mahasiswa sebagaimana aksi protes mahasiswa UIN Makassar pada 7 Mei 2008 yang berakhir ricuh dan aksi-aksi kecil lain di sejumlah daerah.
Dalam kondisi yang demikian ini, menuntut prakarsa atau inisiatif politik dari gerakan rakyat yang memiliki perspektif perjuangan maju untuk tampil ke depan memecahkan segera persoalan rakyat yang dihadapi atas kenaikan harga BBM serta mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Upaya baik yang telah dicapai gerakan rakyat Indonesia dalam peringatan May Day dan Hardiknas 2008 dengan terbentuknya aliansi-aliansi multisektoral bersandarkan persatuan buruh dan tani dengan dukungan luas klas/sektor/golongan lainnya di tingkat nasional dan berbagai kota di penjuru negeri ini, harus dimajukan lagi sebagai perisai bersama seluruh kekuatan rakyat untuk memperluas propaganda dan memperhebat perjuangan massa di kalangan rakyat secara luas dengan mengarahkan gejolak bara api di dada rakyat akibat tindakan membabi buta SBY-Kalla yang telah memberikan pukulan ekonomi kepada rakyat berupa kenaikan harga BBM dan harga-harga kebutuhan pokok sehingga manambah parah dan tajamnya krisis di negeri ini.
Tugas-tugas mendesak dalam aliansi-aliansi atau front-front perjuangan rakyat yang telah terbangun adalah segera mengkonsolidasikan kekuatannya, mempersiapkan dan menjalankan propaganda-propaganda politik yang tajam di kalangan massa, memulai aksi-aksi kecil dan mempersiapkan ledakan aksi besar secara luas di tingkat nasional dan daerah dengan terus berupaya menarik kekuatan-kekuatan rakyat lainnya dan kekuatan-kekuatan politik yang masih bimbang dan ragu, dengan tentu saja bersandar pada persatuan buruh dan tani sebagai kekuatan pokok dalam aliansi Sehingga prakarsa politik rakyat ini mampumenunjukkan kepemimpinan politik sejati dari rakyat, bukan dari kalangan borjuasi kecil liberal, apalagi klik-klik politik yang tengah bertarung dengan klik penguasa SBY-Kalla.
Kenapa ini penting? Ketika harga BBM naik pada Oktober 2005, juga terjadi peningkatan kebangkitan gerakan massa yang luas. Pelajaran berarti dari hal itu, ternyata kepemimpinan klas buruh dan kaum tani beserta kekuatan progresif dan demokratis lainnya, tidak menjadi segi yang mendominasi dalam aliansi luas yang terbangun. Kepemimpinan itu berada pada tangan begundal-begundal borjuasi kecil dan klik-klik politik yang bertarung dengan SBY-Kalla yang kemudian mendapatkan untung dari proses reshuffle kabinet Indonesia Bersatu Menindas rakyat tersebut dengan menempati kedudukan sebagai menteri ataupun pos-pos pemerintahan baru yang dibentuk.
Hal lain dari itu, beberapa kekuatan utama dari sektor buruh yaitu buruh transportasi kurang ambil bagian dalam aksi-aksi massa menolak kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Padahal sektor ini akan sangat terpukul dengan kenaikan harga BBM. Apalagi ORGANDA sendiri telah mempersiapkan kenaikan tarif hingga 50 persen jika harga BBM dinaikkan hingga 30 persen.
Aspek terpenting yang harus dilakukan secara mendesak adalah segera memperkuat konsolidasi di masing-masing organisasi di kalangan gerakan buruh, kaum tani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan rakyat tertindas lainnya untuk mulai menggencarkan propaganda-propaganda politik melawan kebijakan yang anti rakyat ini dengan memadukan dengan problem-problem konkret yang dihadapi dan juga melancarkan aksi-aksi massa di tingkat basis terendah baik pabrik, pedesaan, kampung, kampus.
Kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pada Juni 2008 nanti dan problem umum rakyat atas melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok serta berbagai problem konkret lainnya yang dihadapi rakyat saat ini, menjadi cukup istimewa di Bulan Mei 2008, karena ada dua peristiwa besar yaitu “100 Tahun Kebangkitan Nasional” pada 20 Mei dan “10 Tahun Reformasi” pada 21 Mei mendatang. Apa istimewanya? Secara politik ini akan digunakan juga oleh rejim SBY-Kalla untuk terus memberikan keyakinan bahwa dia masih layak dipercaya oleh rakyat dengan sejuta janji gombalnya bahwa bangsa dan rakyat Indonesia bisa keluar dari segudang krisis di negeri ini. Kedua, klik-klik politik yang bertarung dengan klik SBY-Kalla juga akan menggunakan ini untuk meraih keuntungan politik jangka pendek menjelang Pemilu 2009 nanti dengan memanfaatkan persoalan umum yang tengah dihadapi rakyat seperti kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok. Selanjutnya kelompok papan atas dari kalangan borjuasi kecil liberal dan kelompok-kelompok pendukung di bawahnya, yang juga ingin bertualang secara politik di tengah situasi gejolak rakyat, yang tujuannya sekedar untuk menaikkan posisi politiknya di mata rejim SBY-Kalla untuk ke depannya ambil bagian dalam kekuasaan pemerintahan reaksioner.
Tapi yang paling teristimewa adalah kekuatan rakyat yang progresif dan militan yang pasti tidak akan diam dan tentu saja tengah mempersiapkan diri untuk menunjukkan jati diri sejati rakyat Indonesia yang siap dengan gagah berani untuk melawan rejim anti rakyat SBY-Kalla. Kekuatan inilah yang akan sesungguhnya menjalankan tugas-tugas gerakan mendesak yang telah terurai di atas. Kekuatan inilah cerminan dari persatuan buruh dan tani dengan dukungan luas klas/sektor/golongan/ lainnya dengan tujuan utama adalah memperhebat serta memperluas pengaruh politik dan perjuangan massa melawan kekuasaan diktator kaum borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat yang terus mengabdi pada tuannya imperialisme pimpinan AS yang kini bersanding dalam panji-panji kekuasaan rejim SBY-Kalla.
Gerakan rakyat inilah yang akan mengharu birukan pabrik-pabrik, desa-desa, kampung-kampung, kampus-kampus dan jalanan-jalanan protokol perkotaan, gedung-gedung pemerintahan dengan aksi-aksi massa tingkat kecil hingga tingkat besar dan luas. Sehingga sekali lagi, capaian politik persatuan gerakan rakyat yang telah tercapai dalam Peringatan Hari Buruh Sedunia harus kita majukan lagi bersama untuk menjadikan momentum “100 Tahun Kebangkitan Nasional” dan “10 Tahun Reformasi” sebagai Momentum Kebangkitan Persatuan dan Perjuangan Rakyat Tertindas di Indonesia dengan bersandar pada Persekutuan Buruh dan Tani didukung kekuatan progresif dan demokratis dari klas/sektor/golongan lainnya. Inilah saat yang baik bagi rakyat tertindas di Indonesia mengambil prakarsa politik memimpin sendiri perjuangannya melawan rejim anti rakyat SBY-Kalla.

Disarikan dari Seruan PP FMN Untuk menyikapi kenaikan BBM